Tragedi HAM: Perkebunan Kelapa Sawit yang Merampas Hak Penduduk Asli

Masyarakat adat di sekitar Indonesia kehilangan hutan mereka ke perkebunan kelapa sawit dengan skala "besar-besaran", menurut kelompok hak asasi manusia.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin, Human Rights Watch meneliti karya dua perusahaan kelapa sawit, PT Ledo Lestari di Provinsi Kalimantan Barat dan PT Sari Aditya Loka 1 di Propinsi Jambi.

Organisasi tersebut mengklaim bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki "dampak yang menghancurkan pada mata pencaharian komunitas [pribumi], khususnya wanita, dan pada akses mereka terhadap makanan, air minum, dan budaya mereka ".

Indonesia adalah produsen terbesar di dunia minyak sawit, bahan yang ditemukan di sekitar 50 persen produk di rak supermarket Australia, termasuk makanan, kosmetik dan perlengkapan mandi.

Dan Human Rights Watch menyatakan, "perjuangan masyarakat adat Indonesia " tidak terlihat menyatu dengan produk konsumen ".

Melihat kedua propinsi tersebut, laporan tersebut mengatakan ada "tidak ada bukti bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit ini cukup berkonsultasi dengan rumah tangga yang terkena dampak sampai setelah hutan dihancurkan secara signifikan ".

Dikatakan dalam satu contoh, penduduk desa hanya belajar perusahaan telah memulai operasi di hutan mereka "ketika buldoser dan peralatan lainnya digulung untuk raze tanah mereka ".

Di lain, "anggota masyarakat mengatakan perwakilan perusahaan membakar rumah tradisional mereka di desa tua, termasuk harta milik penduduk yang menolak untuk pindah ".

Human Rights Watch mengatakan banyak pindah masyarakat adat sekarang tinggal di "abject kemiskinan " setelah menerima sedikit atau tidak ada kompensasi dan hilangnya hutan yang sebelumnya "disediakan anggota masyarakat dengan sebagian besar kebutuhan mereka, dari makanan untuk rotan ".

Pemerintah Indonesia juga sangat dikritik dalam laporannya.

"Pemerintah yang berturut-turut di Indonesia telah menutup mata terhadap izin hutan yang meluas, memfasilitasi proliferasi perkebunan kelapa sawit," ujar laporan tersebut.

Pada 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani moratorium lisensi baru untuk perkebunan kelapa sawit tetapi lingkungan dan kelompok hak asasi ingin pemerintah untuk pergi lebih jauh.

Juliana Nnoko-Mewanu mengatakan bahwa Parlemen Indonesia "harus segera mengadopsi RUU tersebut untuk melindungi hak masyarakat adat untuk menghentikan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan yang disebabkan oleh industri sawit ".

"Pemerintah Indonesia telah menciptakan sistem yang memfasilitasi perampahan hak atas tanah adat," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Masyarakat pribumi Indonesia telah mengalami kerugian yang signifikan sejak kehilangan hutan leluhur mereka yang subur ke perkebunan kelapa sawit.

"Kemiskinan, kelaparan, dan hilangnya identitas yang dialami oleh masyarakat adat sebagai imbalan untuk kelapa sawit dan barang konsumen yang dihasilkannya merupakan tragedi HAM. "