Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar Protokol Kesehatan untuk Pilkada

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengimbau para calon kepala daerah untuk mematuhi protokol kesehatan setelah menerima laporan yang tidak sesuai.

Menurut presiden, negara hanya dapat melarikan diri dari risiko yang disebabkan pandemi jika mereka telah berhasil menangani masalah kesehatan. Sementara itu, tidak mungkin untuk menunda pemilihan karena masih belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Inilah sebabnya mengapa menerapkan protokol kesehatan dalam pemilihan daerah adalah keharusan. Tidak ada tawar menawar," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Selasa.

Jokowi, yang putranya Gibran Rakabuming Raka adalah calon wali kota Solo, mengatakan telah mengawasi ketat pelanggaran protokoler oleh para kandidat. Sebuah konser yang diadakan oleh pasangan calon di Pohuwato, Gorontalo, yang menarik ribuan orang, telah menarik perhatian Jokowi.

Presiden kemudian menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan bantuan TENTARA NASIONAL Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan semua protokol kesehatan terpenuhi.

Ia juga ber memerintahkan seluruh aparatur birokrasi dan TNI-Polri untuk menjaga netralitasnya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah penggunaan politik identitas atau politik ras, agama, etnis (SARA) dalam pemilu. Praktik-praktik seperti itu berpotensi merusak persatuan dan integritas bangsa, kata Jokowi.

Badan penyelenggara juga harus memastikan bahwa semua proses pemilu ber netral, profesional, dan transparan.

"Pilkada berperan besar dalam menjaga demokrasi serta stabilitas politik daerah," kata Jokowi.

Selain itu, presiden menyerukan kepada para pemimpin agama, tokoh masyarakat serta akademisi untuk mendukung upaya ini.

Memperingatkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan ada dua kemungkinan alasan yang menyebabkan ketidakpatuhan ini.

Pertama, para kandidat dan partai politik terkait sudah diberitahu tentang perubahan peraturan KPU (PKPU) mengenai protokol yang diperlukan. Namun, mereka masih bersikeras menunjukkan kekuatan.

Tito mengatakan ada juga kemungkinan bahwa ada kandidat yang tidak menyadari langkah-langkah kesehatan.

Perubahan PKPU baru diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 1 September sedangkan pendaftaran dilakukan pada 4 September. Ini membuat mereka hanya beberapa hari untuk mengkomunikasikan protokol kepada para kandidat, tambahnya.

Menteri telah menegur 53 calon petahana yang tertangkap mengumpulkan orang banyak untuk menimbulkan efek jera.

"Kementerian Dalam Negeri, bagaimanapun, tidak memiliki akses untuk menjatuhkan sanksi kepada kontestan yang bukan aparatur sipil negara. Tapi, Bawaslu sudah memperingatkan mereka," kata Tito dalam konferensi virtual, Selasa.

Sms Konser

Sebuah video konser deklarasi di Pohuwato, Gorontalo, telah muncul secara online di Twitter sejak Hari Minggu.

Konser tersebut kabarnya digelar oleh pasangan calon bupati-wakil bupati Pohuwato, Saiful A Mbuinga-Suharsi Igrisa, di GOR Panua, Pohuwato, Kamis.

Para peserta terlihat melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker atau menjaga jarak aman satu sama lain. Kerumunan orang dan penyanyi di atas panggung bersorak keras untuk sms akronim pasangan kandidat.

Pasangan calon tersebut didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

PPP telah meminta maaf atas insiden tersebut karena berita tersebut telah menjadi viral.

Partai politik telah mendesak semua kandidatnya untuk mematuhi protokol kesehatan selama kampanye. Namun, kadang-kadang sulit untuk mengendalikan antusiasme para pendukung, wakil sekretaris jenderal Achmad Baidowi dikutip oleh media online lokal Detik pada hari Senin.