Jokowi Bangkitkan Kekuatan Militer Khusus untuk Membantu Polisi Perangi Terorisme

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menghidupkan kembali kekuatan militer khusus untuk memperkuat perjuangan Indonesia melawan terorisme.

"Untuk mengatasi ancaman yang meningkat terhadap ideologi, kedaulatan, dan keamanan bangsa, serta untuk melindungi seluruh Indonesia, pemerintah membutuhkan pasukan militer Indonesia [TNI] untuk memiliki kekuatan operasi khusus," kata Jokowi pada hari Senin seperti dikutip oleh tempo.co.

Komando Operasi Khusus (Koopsus) diatur untuk membantu kepolisian nasional dalam operasi antiterrorisme dalam kondisi tertentu.

Pasukan khusus diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 42/2019 setelah perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 10 tahun 2010 tentang penyelenggaraan TNI.

Pasukan gabungan ini terdiri dari personel dari tiga Angkatan bersenjata TNI, yaitu Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus), tentara yang khusus Denjaka angkatan laut dan satuan Angkatan Udara Bravo 90.

Diharapkan akan sangat lincah, Koopsus siap melaksanakan operasi khusus baik di dalam maupun di luar negeri untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.

Pada 2018, sebuah pengumuman tentang kebangkitan pasukan khusus dibuat di belakang serangkaian serangan teroris terhadap tanah Indonesia, yang melemparkan bangsa ke dalam keadaan paranoia.

Jokowi menekankan bahwa pasukan khusus akan dikerahkan hanya ketika kapasitas kepolisian nasional dianggap tidak memadai untuk merespon keadaan darurat.

"Itu berarti tindakan preventif jauh lebih penting daripada tindakan represif," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi datang beberapa hari setelah kepala staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui usulan untuk menghidupkan kembali pasukan khusus, yang pertama kali didirikan ketika Moeldoko adalah komandan TNI pada 2015.

Operasi pasukan khusus tersebut kemudian ditangguhkan di bawah pimpinan penerus Moeldoko, Gatot Nurmantyo.

Ketika bertugas, unit operasi terdiri dari 90 personil, yang akan segera dikerahkan jika diperlukan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI telah meminta anggaran Rp 1.500.000.000.000 [US $106.900.000] kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran yang diusulkan diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan peralatan pertahanan. Selanjutnya, TNI akan membangun jaringan Koopsusgab dengan pemerintah daerah untuk memastikan deteksi dini terhadap tersangka kelompok teroris.