HMI Bersumpah untuk Mendukung Upacara Pelantikan Jokowi-Amin

The Islamic Students Association (HMI) berjanji untuk mendukung upacara pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selama 2019-2024 sejak sebagai bagian integral dari Indonesia, hal ini akan memastikan peristiwa bersejarah ini berjalan dengan lancar.

"HMI akan mengamankan penyelenggaraan upacara sumpah yang mulus," kata Ketua Divisi kepengurusan Universitas, kemahasiswaan, dan pemuda di Dewan Pengurus Pusat HMI, Akmal Fahmi, yang tercatat dalam pernyataan pers yang disediakan untuk ANTARA di Jakarta pada hari Jumat.

Fahmi percaya bahwa Presiden Widodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti hukum (PERPPU) untuk mencabut revisi yang kontroversial dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) UU

Sehubungan dengan permintaan untuk mendemokan siswa untuk mencabut UU KPK yang direvisi, HMI telah memutuskan untuk membiarkannya efektif secara resmi sejak Kamis (17 Oktober) dengan mempertimbangkan tidak adanya situasi darurat dalam pelaksanaan hukum, demikian katanya.

Peninjauan yudisial akan menjadi usaha yang dilakukan oleh mereka yang menentang revisi UU KPK, ujarnya.

Pasangan Widodo-Amin akan dilantik di Gedung Parlemen pada tanggal 20 Oktober. Beberapa 30000 personil keamanan akan mengamankan peristiwa bersejarah ini.

Sementara itu, sebelum mengumpat Jokowi dan Amin pada hari Minggu, beberapa tokoh Papua menggadankan aspirasi mereka berkenaan dengan administrasi pasangan tersebut.

Esmon Welilo, seorang pendeta dan merangkap Ketua Forum harmoni antaragama (FKUB), telah mendesak Jokowi untuk mengadakan dialog dengan perwakilan dari seluruh kelompok masyarakat Papua untuk menemukan solusi atas permasalahan penting di provinsi tersebut setelah ia dilantik sebagai Presiden Indonesia.

Masyarakat Papua tertarik untuk mengadakan diskusi sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Aceh.

"Kami berharap dialog akan digelar selama masa kepemimpinannya yang kedua," katanya kepada ANTARA di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, pada hari Kamis.

Welilo menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang telah melakukan 12 kali kunjungan kerja ke provinsi Papua, termasuk tiga kali perjalanan ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya.

Di bawah pimpinan Jokowi, sudah saatnya bagi pemerintah pusat untuk mengadakan dialog guna mencari solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan di Papua, demikian katanya seraya menyatakan bahwa semua orang Papua akan terus mendukung program pemerintah.