Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Tertangkap KPK Terkait Korupsi

Irwandi Yusuf, ex-Aceh 'pejuang kemerdekaan' terlibat dalam skandal korupsi

Provinsi Aceh adalah lagi dalam Berita setelah penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf dugaan korupsi pada Selasa malam.

Mantan pemimpin gratis Aceh Merdeka (GAM) adalah Gubernur Aceh kedua yang terlibat dalam kasus korupsi setelah Abdullah Puteh, yang dijatuhi hukuman 10 tahun untuk korupsi pengadaan MI-2 Rostov helikopter senilai US$ 872, 500 di sekitarnya.

Irwandi ditahan bersama Bener Meriah Bupati Ahmadi dan delapan orang lain mengikuti transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat propinsi dan Kabupaten, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok yang populer di Aceh, Irwandi terletak di masa jabatan non-konsekutif kedua sebagai Gubernur. Sebelumnya beliau menjabat kantor 2007-2012.

Didukung oleh Partai Demokrat, Partai Aceh Nasional (PNA) dan beberapa partai kecil, Irwandi kembali ke kantor pada 2017 setelah mengalahkan saingan nya, kebanyakan adalah mantan anggota GAM kini. Irwandi's terkenal kampanye program adalah program beasiswa Aceh dan Jaminan Kesehatan Aceh (asuransi kesehatan Aceh).

Veteran Aceh politican

Irwandi adalah politikus veteran dalam politik Aceh.

Ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, Irwandi berada di penjara atas tuduhan makar terhadap negara. Ia berlari keluar dari penjara dan menunggu sampai air surut sebelum pindah ke Jakarta dan kemudian bergabung dengan sebuah GAM delegasi dalam Perjanjian Helsinki tahun 2005 yang bersejarah. Perjanjian berakhir dekade konflik di Aceh.

Irwandi adalah Gubernur pertama Aceh yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh. Ia berlari untuk Gubernur sebagai calon dalam pemilihan daerah 2006. Dalam laporan 2007 oleh kelompok krisis internasional (ICG), Irwandi adalah dengan kemudian "bebas dari segala noda korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan".

Pada 2012, dia gagal untuk mempertahankan posisinya sebagai Gubernur setelah dikalahkan oleh Zaini Abdullah, nya senior di GAM. Zaini kemudian didukung oleh Partai Aceh, pesta lokal yang kuat yang didirikan oleh mantan anggota GAM.

Kekalahan mendorong Irwandi untuk membentuk Partai Aceh Nasional (PNA) dan memenangkan dukungan dari mantan anggota GAM yang merasa disenfranchised oleh pemimpin Zaini dan Partai Aceh. Fragmentasi dukungan dari mantan anggota GAM dalam pemilihan 2017 dikatakan telah memperoleh manfaat Irwandi.

Kontroversi Syariah

Seperti banyak pimpinan GAM, Irwandi bukanlah pendukung setia Syariah.

Pada tahun 2009, masa jabatan pertamanya, Irwandi menolak menandatangani Qanun Acara Jinayat, kode prosedur pidana yang berbasis Syariah, di tengah kritik keras dari aktivis hak asasi manusia. 2009 kontroversial Qanun Jinayat termasuk hukuman rajam sampai mati.

Aceh sepenuhnya ditegakkan Syariah pada tahun 2014, di bawah kekuasaan Zaini's.

Irwandi mengatakan ia menyadari dampak peraturan Syariah di Provinsi gambar dan berusaha untuk membuat perubahan pada bagaimana ini diterapkan.

Awal tahun ini, Irwandi mengeluarkan peraturan Gubernur mengakhiri praktek Hukuman pukulan rotan narapidana di depan umum. Hukuman pukulan rotan kini terbatas penjara, dengan hanya orang dewasa sebagai pemirsa. Sebelumnya, canings sering membuat berita dan menjadi sebuah tontonan awam dengan anak-anak yang menonton.

Beberapa organisasi massa protes yang bergerak, mengatakan bahwa peraturan Irwandi's melanggar qanun jinayat seperti yang diharuskan oleh hukum Hukuman pukulan rotan yang diadakan di umum sehingga tercipta efek jera.